Menteri PPN dan Gubernur NTT Perkuat Pembangunan Berbasis Data

LIPUTAN TIMOR, KOTA KUPANG - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Senin (14/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BPS dalam memastikan kebijakan pembangunan di NTT disusun berdasarkan data yang akurat dan berkualitas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan posisi strategis BPS dalam pembangunan. Menurut dia, BPS tidak hanya berperan mencatat berbagai kondisi sosial dan ekonomi, tetapi juga harus mampu memberikan konteks terhadap angka-angka tersebut agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Rachmat mengibaratkan BPS sebagai "meteran pembangunan".

"Sebagaimana listrik membutuhkan meteran untuk mengukur pemakaian, pembangunan juga membutuhkan data yang akurat untuk mengukur capaian, menentukan arah dan mengevaluasi kebijakan," ujarnya.

Menurut Rachmat, NTT memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar, terutama karena struktur perekonomian daerah masih ditopang sektor pertanian.

Karena itu, peningkatan produktivitas pertanian dinilai dapat memberikan efek berganda terhadap sektor ekonomi lainnya.

Ia mencontohkan produktivitas jagung yang saat ini berada di kisaran 2,6 ton per hektare. Jika produktivitas tersebut dapat ditingkatkan menjadi sekitar 4 ton per hektare, kata Rachmat, dampaknya terhadap produktivitas pertanian akan cukup signifikan.

"Kalau peningkatan produktivitas itu dilakukan secara luas, tentu akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," kata dia.

Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal

Selain produktivitas pertanian, Rachmat mendorong pemerintah daerah memperkuat hilirisasi komoditas lokal NTT.

Menurut dia, hilirisasi tidak harus selalu diwujudkan melalui pembangunan industri berskala besar. Peningkatan nilai tambah dapat dimulai dari proses pengolahan sederhana yang dekat dengan masyarakat.

Sejumlah komoditas yang dinilai berpotensi dikembangkan antara lain ikan, daging, cokelat dan berbagai hasil pertanian.

Dengan pengolahan di tingkat lokal, produk masyarakat diharapkan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Rachmat juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data BPS dalam pengendalian inflasi. Data mengenai pergerakan harga, menurut dia, dapat digunakan untuk menentukan bentuk intervensi pemerintah secara lebih tepat.

Ia mencontohkan fluktuasi harga ikan yang dapat ditekan melalui penguatan koperasi nelayan, penyediaan pabrik es serta fasilitas cold storage.

Infrastruktur tersebut dinilai dapat membantu menjaga pasokan sehingga gejolak harga ikan dapat dikendalikan.

Gubernur NTT: Data BPS Jadi Dasar Penentuan Kebijakan

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi dukungan BPS dalam membantu pemerintah daerah membaca kondisi pembangunan di provinsi tersebut.

Melki mengatakan BPS menjadi salah satu mitra penting pemerintah sejak awal kepemimpinannya, terutama dalam membaca berbagai indikator pembangunan dan menentukan kebijakan.

"Data BPS menjadi penentu karena kami masih mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini agar mampu menyentuh bidang-bidang pembangunan yang paling strategis dan bisa mengungkit pembangunan," kata Melki.

Menurut dia, keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan membuat pemerintah daerah harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas.

Karena itu, data yang kredibel diperlukan untuk menentukan sektor dan wilayah yang memiliki daya ungkit paling besar terhadap pembangunan NTT. (Ferdi)