Komisi V DPR RI Tinjau Jalan Lingkar Utara Flores, Wagub NTT Dorong Percepatan Pembangunan

Wagub Johni Asadoma dampingi Komisi V DPR RI pantau proyek jalan lingkar utara Flores, Rabu (22/07). Foto : Dok. Redaksi

LIPUTAN TIMOR, LABUAN BAJO - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (22/7/2026), untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores. 

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proyek infrastruktur strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw dan belasan anggota Komisi V. 

Kehadiran mereka disambut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma di Bandara Komodo, Labuan Bajo, sebelum melanjutkan peninjauan ke lokasi proyek.

Turut mendampingi dalam agenda tersebut Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, serta sejumlah mitra kerja Komisi V DPR RI.

Jalan Lingkar Utara Flores merupakan proyek yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. 

Ruas ini dirancang menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Reo hingga Labuan Bajo melalui Terang, Pelabuhan Bari, dan Kedindi.

Keberadaan jalan tersebut dinilai penting karena akan memperkuat akses menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi di kawasan utara Pulau Flores.

Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi V DPR RI yang turun langsung meninjau progres pembangunan infrastruktur di NTT.

"Kunjungan ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dalam pemaparan kepada Komisi V DPR RI, Kepala BPJN NTT Janto menjelaskan panjang total Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 kilometer. Dari jumlah tersebut, sepanjang 53,875 kilometer telah beraspal, 10,776 kilometer telah ditingkatkan, sementara 43,515 kilometer masih berupa jalan tanah dan 33,125 kilometer lainnya belum tersambung.

Artinya, masih terdapat sekitar 87,416 kilometer ruas jalan yang membutuhkan penanganan pengaspalan.

Pemerintah merencanakan penyelesaian proyek tersebut secara bertahap mulai 2027 hingga 2031. Selain pembangunan badan jalan, program juga mencakup pembangunan sejumlah jembatan agar konektivitas jalur dapat berfungsi secara optimal.

Menurut Janto, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara Flores diperkirakan mencapai Rp1,079 triliun.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan lahan.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh persoalan pembebasan lahan telah tuntas sehingga pelaksanaan proyek tidak lagi menghadapi hambatan administratif maupun sosial.

"Kalau lahannya sudah clear and clean, pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan anggaran yang disiapkan pemerintah dapat segera direalisasikan," tegasnya.

Usai meninjau lokasi proyek, rombongan melanjutkan agenda ke Kantor Bupati Manggarai Barat untuk menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta mitra kerja Komisi V DPR RI guna membahas langkah percepatan penyelesaian Jalan Lingkar Utara Flores sebagai salah satu infrastruktur strategis di wilayah tersebut. (Red)