Sisa Pembayaran Rp123 Juta Belum Tuntas, Margaretha Lende Desak Polda NTT Perjelas Penanganan Laporan

LIPUTAN TIMOR, KOTA KUPANG - Belum mendapatkan kepastian hukum atas laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilayangkan ke Polres Alor sejak 15 Mei 2025, Margaretha Lende bersama tim kuasa hukumnya kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (19/11/2026).

Kedatangan Margaretha didampingi tiga kuasa hukumnya, yakni Rusydi Saleh Maga, S.H., Alexander Peter E. Mahing, S.H., dan Rowyto Maudohi, S.H. Mereka meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan polisi sekaligus tindak lanjut hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2026.

Kuasa hukum Margaretha, Rusydi Saleh Maga, menjelaskan bahwa persoalan tersebut bermula dari kerja sama antara kliennya, selaku kontraktor dari PT TBA Bumi Mulia, dengan seorang pria berinisial AA yang merupakan mitra kerja dalam proyek pembangunan tembok penahan di kawasan Asirpat hingga Bukit Gundul, Kabupaten Alor, pada 2023–2024.

Dalam kerja sama tersebut, disepakati pembayaran sebesar Rp530.000 untuk setiap meter kubik pekerjaan yang diselesaikan oleh kliennya bersama para pekerja.

Berdasarkan perhitungan pihak Margaretha, total volume pekerjaan yang telah diselesaikan mencapai 522,76 meter kubik. Dengan demikian, nilai keseluruhan pekerjaan tersebut mencapai Rp277.062.800.

Namun, pembayaran yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan nilai pekerjaan. Pihak Margaretha mengklaim masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp123.156.300 yang hingga kini belum diselesaikan oleh pihak terlapor.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Alexander Peter E. Mahing, menjelaskan bahwa persoalan muncul setelah pihak terlapor menolak membayarkan sisa kewajiban tersebut dengan alasan volume pekerjaan yang dikerjakan Margaretha bersama para pekerjanya tidak mencapai jumlah sebagaimana perhitungan pihak pelapor.

"Klien kami merasa dirugikan karena pekerjaan telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan. Karena tidak menemukan penyelesaian, persoalan ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian," jelas Alexander.

Atas persoalan tersebut, Margaretha melaporkan AA ke Polres Alor pada 15 Mei 2025. Laporan itu terdaftar dengan Nomor: LP/B/173/V/2025/SPKT/POLRES ALOR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Namun, hingga 25 Oktober 2026, pelapor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan laporannya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

Merasa belum mendapatkan kejelasan, Margaretha kemudian menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Polda NTT pada 28 Oktober 2026.

Dua hari kemudian, tepatnya 30 Oktober 2026, dilaksanakan gelar perkara yang turut dihadiri anggota Reskrimum Polres Alor. Meski demikian, pelapor mengaku belum mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai hasil dan tindak lanjut gelar perkara tersebut.

Untuk memperoleh kepastian, Margaretha bersama tim kuasa hukumnya kembali mendatangi Ditreskrimum Polda NTT pada Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, mereka diterima oleh IPDA Syamsudin Ali, anggota Bagwassidik Ditreskrimum Polda NTT.

IPDA Syamsudin Ali membenarkan adanya pengaduan masyarakat serta pelaksanaan gelar perkara pada 30 Oktober 2026.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tindak lanjut dari hasil gelar perkara tersebut adalah rekomendasi kepada Polres Alor agar mengundang ahli yang memiliki kompetensi di bidang terkait untuk melakukan pengukuran ulang terhadap lokasi pekerjaan pembangunan tembok penahan.

Pengukuran ulang tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepastian mengenai volume pekerjaan yang sebenarnya telah diselesaikan oleh pihak pelapor.

Apabila hasil pengukuran membuktikan bahwa volume pekerjaan benar mencapai 522,76 meter kubik sebagaimana perhitungan pihak Margaretha, hasil tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperjelas kewajiban pembayaran berdasarkan surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Lebih lanjut, IPDA Syamsudin Ali menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut masih menunggu persetujuan dan tanda tangan pimpinan. Setelah disetujui dan ditandatangani, rekomendasi akan disampaikan kepada Polres Alor dan pihak pelapor untuk ditindaklanjuti.

Menanggapi hal tersebut, tim kuasa hukum Margaretha yang terdiri dari Rusydi Saleh Maga, S.H., Alexander Peter E. Mahing, S.H., dan Rowyto Maudohi, S.H., menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan laporan klien mereka agar berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Rusydi berharap Polda NTT tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga memastikan rekomendasi hasil gelar perkara segera ditindaklanjuti oleh Polres Alor sehingga persoalan tersebut memperoleh titik terang.

"Kami berharap proses ini berjalan secara profesional dan transparan sehingga klien kami mendapatkan kepastian hukum. Yang terpenting, seluruh fakta, termasuk volume pekerjaan dan kewajiban pembayaran, dapat diperjelas melalui proses yang objektif," tegas Rusydi.

Pihak pelapor berharap rekomendasi Ditreskrimum Polda NTT segera ditindaklanjuti Polres Alor. Mereka juga meminta agar penanganan laporan tersebut tidak terus berlarut-larut tanpa kejelasan, mengingat laporan telah disampaikan sejak Mei 2025.

Kini, kepastian pengukuran ulang dan tindak lanjut rekomendasi menjadi hal yang dinantikan Margaretha Lende bersama tim kuasa hukumnya untuk mengetahui kejelasan persoalan sisa pembayaran Rp123 juta sekaligus perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian. (Ferdi)

Berikut Sebelumnya