Cipayung Plus Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang, Tegaskan Jabatan Bukan Tameng Hukum

LIPUTAN TIMOR, KOTA KUPANG - Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (14/11/2026), untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Kasus tersebut kini menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026, dengan nomor laporan polisi LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

Berdasarkan informasi yang diberitakan sejumlah media, pelapor dalam perkara tersebut adalah ibu kandung korban berinisial FMT (42), sementara korban merupakan seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Dugaan peristiwa itu disebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua PMKRI Cabang Kupang, Clara Yunita Tefa, menegaskan bahwa kedatangan Cipayung Plus ke Polda NTT merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus peringatan moral kepada aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan perkara yang telah menjadi perhatian masyarakat NTT.

"Kami mengetahui bahwa persoalan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kabupaten Kupang ini menjadi perhatian serius masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena itu, sebagai bagian dari elemen gerakan mahasiswa, kami hadir di Polda NTT untuk menegaskan bahwa kasus ini harus mendapat perhatian serius," tegas Clara kepada media ini.

Menurut Clara, dugaan tindak pidana kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan profesional, transparan, dan berkeadilan. Terlebih, perkara tersebut menyeret nama seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Ia mengakui, dalam kunjungan tersebut Cipayung Plus belum berhasil bertemu langsung dengan pimpinan Polda NTT. Namun, kondisi itu tidak akan menghentikan langkah mereka untuk terus mengawasi perkembangan penanganan perkara tersebut.

"Kami ingin memberikan peringatan moral bahwa Cipayung Plus Kota Kupang sedang mengawasi perkembangan kasus ini. Kami akan terus mengawal setiap tahapan penanganannya agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Clara juga menegaskan bahwa Cipayung Plus berdiri pada posisi mendukung perlindungan terhadap korban. Ia meminta aparat kepolisian memastikan korban terbebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan yang dapat menghambat proses hukum.

"Kami berada di pihak perlindungan korban. Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau intimidasi. Negara harus hadir untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan sehingga proses hukum dapat berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, Clara menyampaikan bahwa pihaknya belum bertemu langsung dengan korban. Namun, Cipayung Plus berencana melakukan pendekatan melalui perwakilan organisasi untuk memberikan dukungan moral secara langsung, dengan tetap menghormati privasi dan kondisi korban.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, termasuk ketika pihak yang dilaporkan merupakan pejabat publik yang memiliki jabatan dan kekuasaan.

"Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum," tegas Clara.

Selain mengawal proses hukum, Cipayung Plus juga menyoroti aspek etika dan moral kepemimpinan pejabat publik. Menurut Clara, dugaan peristiwa yang disebut terjadi di rumah jabatan kepala daerah tersebut semakin mempertegas pentingnya tanggung jawab moral dan integritas seorang pejabat publik.

Ia menilai, persoalan ini tidak boleh hanya menjadi perhatian aparat kepolisian, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi publik terhadap etika kepemimpinan dan tanggung jawab pejabat yang mendapat mandat dari masyarakat.

"Kehadiran kami hari ini bukan akhir dari perjuangan. Kami akan terus melakukan gerakan lanjutan, baik melalui pengawalan proses hukum maupun gerakan moral, sampai ada kejelasan dan kepastian hukum atas kasus ini," tutupnya.

Cipayung Plus Kota Kupang berharap Polda NTT segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memastikan seluruh proses berjalan tanpa tekanan maupun intervensi.

Kini, publik menantikan keseriusan Polda NTT dalam menangani perkara tersebut. Sebab, supremasi hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, kekuasaan, ataupun kedudukan seseorang. Namun, seluruh proses tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menjamin hak semua pihak. (Ferdi)