Pilkades Oesusu Memanas, Constanten Bait Bongkar 10 Dugaan Pelanggaran, Nama Anggota DPRD Kupang Terseret
LIPUTAN TIMOR, KUPANG - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tahun 2026, menuai polemik.
Calon kepala desa nomor urut 2, Constanten S.T. Bait, S.A.P., resmi mengajukan keberatan terhadap proses pemilihan sekaligus meminta pemerintah daerah memeriksa 10 dugaan pelanggaran yang dinilai berpotensi memengaruhi integritas demokrasi di tingkat desa.
Keberatan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 05/Pengaduan/CSTB/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 yang ditujukan kepada Bupati Kupang dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kupang.
Constanten mempersoalkan berbagai aspek penyelenggaraan Pilkades yang berlangsung pada 11 November 2026.
Persoalan tersebut meliputi dugaan ketidakberesan daftar pemilih tetap (DPT), netralitas panitia, distribusi surat suara, hingga dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Kupang dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan salah satu calon.
Ia meminta seluruh materi keberatan diperiksa secara objektif dan transparan sebelum proses penetapan calon kepala desa terpilih dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Constanten mengidentifikasi sedikitnya 10 persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri oleh pemerintah daerah dan panitia kabupaten.
Pertama, dugaan ketidaktertiban tahapan penyusunan dan pengumuman daftar pemilih, mulai dari daftar pemilih sementara (DPS), daftar perbaikan, DPT tambahan hingga DPT.
Kedua, dugaan ketidaknetralan anggota panitia dan perangkat Desa Oesusu yang disebut menunjukkan keberpihakan kepada calon nomor urut 1, Musa Nakamnanu.
Ketiga, dugaan tindakan yang berpotensi memengaruhi kebebasan pemilih saat pemungutan suara, termasuk dugaan pengarahan pemilih oleh saksi calon nomor urut 1.
Keempat, persoalan administrasi surat suara yang disebut memiliki selisih 10 lembar antara catatan penggunaan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
Kelima, persoalan keabsahan surat suara yang memuat dua tanda coblos dalam satu lembar surat suara.
Keenam, dugaan masuknya kembali surat suara dari luar kotak suara oleh anggota panitia, sebagaimana keterangan saksi calon nomor urut 2.
Ketujuh, dugaan pemberian surat suara kepada 13 orang yang identitas dan status kelayakan memilihnya diminta untuk diverifikasi.
Kedelapan, dugaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kupang sehari sebelum pemungutan suara yang dinilai perlu diperiksa untuk memastikan tidak mengandung unsur kampanye.
Kesembilan, dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam pawai kemenangan calon nomor urut 1 dengan menggunakan atribut DPRD.
Kesepuluh, dugaan keberpihakan dan intervensi melalui penggunaan jabatan serta atribut kedinasan dalam kontestasi Pilkades.
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut adalah dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilihan.
Constanten meminta pemeriksaan terhadap anggota Panitia Pilkades bernama Mesin Linunima dan Kepala Dusun III, Yakob Soleman Tualaka.
Keduanya diduga melakukan sejumlah tindakan yang menunjukkan keberpihakan pada calon nomor urut 1, Musa Nakamnanu.
Dalam surat pengaduan itu disebutkan adanya dugaan tindakan membuka baju di area tempat pemungutan suara (TPS), berjoget bersama calon nomor urut 1 dan pendukungnya, serta meninggalkan tugas kepanitiaan untuk mengikuti pawai kendaraan.
Constanten menilai dugaan tersebut perlu diperiksa karena panitia dan perangkat desa memiliki tanggung jawab menjaga netralitas serta memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung secara adil.
Ia juga meminta verifikasi terhadap sejumlah nama yang tercantum dalam daftar pemilih, khususnya menyangkut usia, domisili, status administrasi, dan persyaratan sebagai pemilih.
Salah satu nama yang disoroti adalah Fernando Isral Mone, yang berdasarkan dokumen pengaduan tercatat lahir pada 18 November 2009.
Dengan tanggal pemungutan suara 11 November 2026, yang bersangkutan belum genap berusia 17 tahun. Karena itu, Constanten meminta pemeriksaan status perkawinan untuk memastikan apakah terdapat dasar yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
Selain itu, ia mempertanyakan pencantuman nama Sayang Falens Nakamnanu yang dalam pengaduan disebut sebagai anggota TNI aktif dan tercatat dalam DPT Dusun I nomor 19.
Pelapor juga meminta pemeriksaan terhadap warga yang diduga tidak menerima kartu pemilih, termasuk distribusi undangan, daftar hadir, serta kesesuaian identitas pemilih yang menggunakan hak suara.
Persoalan logistik pemungutan suara turut menjadi perhatian serius. Constanten menyebut terdapat dugaan selisih 10 lembar surat suara antara catatan penggunaan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
Untuk memastikan persoalan tersebut, ia meminta pemeriksaan terhadap seluruh administrasi logistik, mulai dari jumlah surat suara yang diterima, digunakan, tidak terpakai, rusak, hingga surat suara sah dan tidak sah.
Selain itu, terdapat dugaan masuknya kembali sejumlah surat suara ke dalam kotak suara setelah sebelumnya berada di luar kotak.
Dalam dokumen pengaduan disebutkan bahwa saksi calon nomor urut 2, Simri Alvonsina Seran, menyampaikan dugaan keterlibatan anggota panitia bernama Yuliana Beukli dalam peristiwa tersebut.
Atas informasi itu, Constanten meminta pemeriksaan terhadap saksi, dokumentasi TPS, asal-usul surat suara, serta berita acara penghitungan suara.
Ia juga meminta pemeriksaan terhadap surat suara yang memiliki dua tanda coblos untuk memastikan penentuan sah atau tidaknya dilakukan berdasarkan ketentuan Pilkades.
Tidak hanya persoalan jumlah surat suara, Constanten juga mempersoalkan dugaan pemberian surat suara kepada 13 orang yang identitasnya belum terverifikasi.
Sejumlah nama yang disebut dalam pengaduan antara lain Matahan Alpius Sae, Jenson Alomdat Tauho, Alexander Malo Dauso, Justianus Boling, dan Nening Juniati Suan.
Ia meminta panitia mencocokkan identitas seluruh 13 orang tersebut dengan DPT, daftar hadir, rekaman kegiatan di TPS, serta dokumen pembagian tugas panitia.
Menurut Constanten, verifikasi diperlukan untuk memastikan setiap orang yang menggunakan hak pilih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pemilihan kepala desa.
Sorotan lain dalam pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Nikson Mbate, S.H., pada 10 November 2026 atau sehari sebelum pemungutan suara.
Constanten menyebut kegiatan reses tersebut diduga berlangsung di tiga lokasi berbeda.
Pertama, di rumah Orias Bait, RT 016/RW 006, Dusun VI Kiuknat, sekitar pukul 15.00 WITA.
Kedua, di rumah Musa Nakamnanu, RT 001/RW 001, Dusun I Kurnol, sekitar pukul 18.00 WITA.
Ketiga, di rumah Eduard Suan, RT 007/RW 003, Dusun III Talaka, sekitar pukul 20.00 WITA.
Informasi mengenai jadwal kegiatan tersebut disebut disampaikan secara lisan melalui Kepala Desa Nonianto Tauho. Sementara itu, koordinator kegiatan disebut bernama Sarah Naomi Sabloit.
Constanten tidak serta-merta menyimpulkan bahwa pelaksanaan reses tersebut merupakan pelanggaran.
Namun, ia meminta pemerintah daerah memeriksa materi kegiatan, pihak yang hadir, keterlibatan calon kepala desa, serta kemungkinan adanya ajakan memilih atau unsur kampanye.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kegiatan kedewanan tidak dimanfaatkan untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam kontestasi Pilkades.
Nama Habel Nikson Mbate kembali muncul dalam materi keberatan terkait dugaan keterlibatannya dalam pawai kemenangan calon nomor urut 1, Musa Nakamnanu.
Constanten menyebut anggota DPRD tersebut diduga berada di sekitar lokasi TPS pada hari pemungutan suara dengan menggunakan atribut DPRD.
Ia juga mempersoalkan dugaan keikutsertaan yang bersangkutan dalam pawai kemenangan. Bahkan, sekitar pukul 23.00 WITA, anggota DPRD tersebut disebut diduga berada di dalam tenda di rumah calon nomor urut 1 bersama sejumlah orang, termasuk seorang ASN/PNS bernama Amol Nomoneni.
Constanten meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang menelusuri dugaan tersebut, khususnya terkait kemungkinan penggunaan jabatan, atribut kedinasan, atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai intervensi dalam proses demokrasi desa.
Melalui surat keberatan tersebut, Constanten meminta Bupati Kupang dan Panitia Pilkades Kabupaten Kupang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Ia meminta pengaduannya diterima dan diregistrasi, seluruh bukti diteliti, serta diberikan tanggapan tertulis sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Selain itu, ia meminta pemeriksaan terbuka dengan menghadirkan pelapor, calon terkait, saksi, panitia desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan panitia kabupaten.
Dokumen yang diminta untuk diperiksa antara lain berita acara pembukaan kotak suara, inventarisasi logistik, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, serta dokumen pemilih yang relevan dan dapat diberikan sesuai ketentuan hukum.
Ia juga meminta pencocokan atau pemeriksaan ulang surat suara sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran etik yang berada di luar kewenangan panitia, Constanten meminta persoalan tersebut diteruskan kepada instansi berwenang, termasuk aparat penegak hukum dan Badan Kehormatan DPRD.
Surat keberatan tertanggal 14 November 2026 itu turut ditembuskan kepada Wakil Bupati Kupang, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah, Dinas PMDP3A, Pengadilan Negeri Kabupaten Kupang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Polres Kupang, KPU Kabupaten Kupang, Bawaslu Kabupaten Kupang, Camat Takari, Kapolsek Takari, Danramil 1604-02 Camplong, BPD Oesusu, serta sejumlah pihak lainnya.
Penyampaian tembusan kepada berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa pelapor menghendaki persoalan Pilkades Oesusu mendapatkan perhatian sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Kini, pemerintah daerah dan panitia penyelenggara dituntut memberikan kepastian melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jika dugaan yang disampaikan terbukti, persoalan ini berpotensi memengaruhi penilaian terhadap integritas penyelenggaraan Pilkades. Sebaliknya, jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan yang terbuka dapat menjadi dasar kepastian hukum sekaligus menjaga legitimasi kepala desa terpilih.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari Bupati Kupang, Panitia Pilkades Kabupaten Kupang, Habel Nikson Mbate, maupun Musa Nakamnanu terkait materi pengaduan tersebut.
Liputan Timor membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan independensi pers. (Ferdi)



