Pilkades Oesusu Memanas, Anggota DPRD Kabupaten Kupang Habel Nikson Mbate Diadukan ke Golkar atas Dugaan Reses Bermuatan Kampanye

LIPUTAN TIMOR, KUPANG - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai polemik. 

Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Fraksi Partai Golkar, Habel Nikson Mbate, SH, diadukan ke jajaran pengurus Partai Golkar atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai terkait kegiatan reses yang dipersoalkan karena diduga melibatkan salah satu calon kepala desa pada masa tenang Pilkades.

Pengaduan tersebut disampaikan Constanten S.T. Bait, S.AP., calon Kepala Desa Oesusu nomor urut 2, melalui surat bernomor 05/Pengaduan/CSTB/XI/2026 tertanggal 13 November 2026.

Surat itu ditujukan kepada Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Kehormatan Partai Golkar Provinsi NTT serta Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang melalui Badan Kehormatan Partai Golkar Kabupaten Kupang.

Dalam pengaduannya, Constanten mempersoalkan kegiatan reses yang diduga dilaksanakan Habel Nikson Mbate pada Selasa, 10 November 2026, atau sehari sebelum pemungutan suara Pilkades Oesusu yang dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026.

Kegiatan tersebut diduga dihadiri atau melibatkan Musa Nakamnanu, calon kepala desa nomor urut 1, bersama tim sukses dan sejumlah pendukungnya.

Berdasarkan kronologi yang dicantumkan dalam surat pengaduan, kegiatan reses tersebut diduga berlangsung di tiga lokasi berbeda di wilayah Desa Oesusu.

Lokasi pertama berada di rumah Oras Bait, RT 016/RW 006, Dusun VI Kiuknenat, sekitar pukul 15.00 WITA.

Selanjutnya, kegiatan diduga berlangsung di rumah Musa Nakamnanu, RT 001/RW 001, Dusun I Kumol, sekitar pukul 18.00 WITA.

Adapun lokasi ketiga disebut berada di rumah Eduard Suan, RT 007/RW 003, Dusun III Talaka Barat, sekitar pukul 20.00 WITA.

Dalam pengaduan itu juga disebutkan bahwa informasi mengenai jadwal kegiatan disampaikan melalui Kepala Desa Oesusu, Dani Novianto Tauho, dengan koordinator kegiatan bernama Sarah Naomi Sablait.

Pokok persoalan yang disoroti Constanten bukan semata-mata pada pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPRD, melainkan dugaan keterlibatan salah satu calon kepala desa beserta tim sukses dan pendukungnya ketika tahapan Pilkades telah memasuki masa tenang.

Menurut Constanten, kondisi itu perlu diperiksa untuk memastikan apakah kegiatan yang dilaksanakan benar-benar merupakan agenda penyerapan aspirasi masyarakat atau justru mengandung unsur kampanye terselubung.

Termasuk dugaan adanya ajakan memilih, penggunaan fasilitas, maupun pemanfaatan jabatan sebagai anggota legislatif untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam Pilkades Oesusu.

Constanten meminta Partai Golkar dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang melakukan pemeriksaan secara objektif dengan mengedepankan fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah regulasi turut dicantumkan dalam surat pengaduan tersebut, antara lain Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016.

Constanten menegaskan bahwa pengaduan yang disampaikannya bukan merupakan kesimpulan bahwa Habel Nikson Mbate telah terbukti melakukan pelanggaran.

Ia hanya meminta agar dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran kode etik DPRD maupun disiplin Partai Golkar, ia meminta agar persoalan tersebut diproses sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Menurutnya, masa tenang merupakan tahapan penting dalam proses demokrasi yang harus dihormati seluruh pihak agar pelaksanaan Pilkades berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi.

Surat pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya Bupati Kupang, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Kapolres Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Badan Kehormatan DPRD, Ketua Fraksi Golkar, KPU Kabupaten Kupang, Bawaslu Kabupaten Kupang, Panitia Pilkades Kabupaten Kupang, Camat Takari, Kapolsek Takari, Kepala Desa Oesusu, serta Panitia Pilkades Desa Oesusu. (Ferdi)

Sebelumnya