Penanganan Kasus PHK PT Niaga Jaya Abadi Berlarut-larut, Kuasa Hukum Pekerja Desak Kadis Nakertrans NTT Evaluasi Mediator

LIPUTAN TIMOR, KOTA KUPANG - Lambannya proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara pekerja dan manajemen PT Niaga Jaya Abadi yang ditangani Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai sorotan.

Hingga saat ini, penanganan kasus tersebut dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian, meskipun proses mediasi telah berlangsung cukup lama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keseriusan penanganan perselisihan hubungan industrial oleh mediator di lingkungan Nakertrans Provinsi NTT.

Menanggapi kondisi tersebut, penasihat hukum pekerja, Jhon Daniel Samurwaru, S.H., meminta Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT segera melakukan evaluasi terhadap mediator yang menangani perkara perselisihan PHK antara pekerja dan PT Niaga Jaya Abadi.

Kepada media ini, Jhon menilai proses penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa kepastian merupakan kondisi yang tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, pekerja yang sedang memperjuangkan hak-haknya membutuhkan kepastian hukum, bukan justru harus menunggu tanpa kejelasan penyelesaian.

Ia menegaskan, mediator yang diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus mampu menjalankan tugas secara profesional, efektif, dan bertanggung jawab.

"Kasus ini sudah berjalan begitu lama, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan penyelesaian. Karena itu, kami meminta Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT mengevaluasi mediator yang menangani perkara ini," demikian pokok keberatan yang disampaikan pihak penasihat hukum pekerja.

Menurutnya, lambannya proses mediasi tidak boleh menjadi beban tambahan bagi pekerja yang sedang menghadapi persoalan PHK. Sebab, di tengah ketidakpastian tersebut, pekerja membutuhkan kehadiran negara melalui instansi yang berwenang untuk memastikan hak-hak ketenagakerjaan mereka mendapatkan perlindungan.

Jhon juga berharap Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT tidak mengabaikan persoalan ini dan segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi kinerja mediator sekaligus memastikan proses penyelesaian perselisihan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan ini sekaligus menjadi ujian bagi Nakertrans Provinsi NTT dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebab, mediasi seharusnya menjadi ruang untuk mencari penyelesaian, bukan proses panjang yang justru membuat pekerja semakin tidak mendapatkan kepastian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Nakertrans Provinsi NTT maupun manajemen PT Niaga Jaya Abadi terkait sorotan atas lambannya proses penanganan perkara tersebut.

Media ini tetap membuka ruang bagi Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, mediator yang menangani perkara, serta manajemen PT Niaga Jaya Abadi untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Ferdi)

Berikut Sebelumnya