PMKRI Kupang Warning Kejati NTT: Jangan Masuk Angin, Usut Tuntas Dugaan Korupsi Tanggul Malaka Rp12 Miliar!

LIPUTAN TIMOR, KOTA KUPANG - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang Sanctus Fransiskus Xaverius melalui Presidium Gerakan masyarakat (Germas), Servasius T. Seran, kepada media ini 11/2026 menyampaikan pernyataan sikap sekaligus keprihatinan serius terhadap lambannya kepastian hukum dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Tanggul Oanmane dan Tanggul Naimana di Kabupaten Malaka dengan nilai anggaran mencapai Rp12 miliar.

Berdasarkan informasi perkembangan penanganan perkara, kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) sejak pertengahan Oktober 2026.

Namun, hingga saat ini, belum terdapat kejelasan terbuka kepada publik mengenai perkembangan signifikan penyidikan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen, transparansi, dan keseriusan Kejati NTT dalam menuntaskan perkara yang menyangkut kepentingan serta keselamatan masyarakat Kabupaten Malaka.

Proyek pembangunan tanggul yang seharusnya menjadi infrastruktur perlindungan masyarakat dari ancaman banjir justru kini menjadi sorotan publik karena diduga bermasalah dalam pelaksanaannya.

Atas dasar itu, Presidium Germas PMKRI Cabang Kupang menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Kejati NTT Membuka Perkembangan Penanganan Perkara

PMKRI Cabang Kupang mendesak Kejati NTT agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi proyek Tanggul Oanmane dan Naimana secara transparan dan akuntabel.

Publik berhak mengetahui sejauh mana proses penyidikan berjalan, terutama karena proyek tersebut menggunakan uang negara dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Mendesak Penyidik Mengusut dan Menetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Berdasarkan Alat Bukti

PMKRI Cabang Kupang mendesak Kepala Kejati NTT bersama Tim Penyidik Tipidsus agar mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, baik aktor intelektual, pejabat terkait, termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun kontraktor pelaksana proyek.

Penetapan tersangka harus dilakukan secara profesional berdasarkan kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan tertentu.

3. Memperingatkan Kejati NTT Agar Tidak Masuk Angin dalam Penanganan Kasus

PMKRI Cabang Kupang mengingatkan Kejati NTT agar tetap menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas dalam menangani perkara ini.

Jangan sampai penanganan kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat Malaka dan publik NTT justru kehilangan arah, mandek, atau terhenti akibat intervensi dan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Penegakan hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, jabatan, maupun kepentingan politik. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

4. Berkomitmen Mengawal Kasus Hingga Tuntas

PMKRI Cabang Kupang menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur.

Apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan dan penjelasan yang memadai dari Kejati NTT, PMKRI Cabang Kupang bersama elemen masyarakat sipil akan melakukan konsolidasi gerakan dan mengambil langkah organisatoris, termasuk aksi demonstrasi serta mendatangi Kantor Kejati NTT untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Bagi PMKRI Cabang Kupang, pemberantasan korupsi bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan juga bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak dan keselamatan masyarakat.

Anggaran Rp12 miliar bukanlah angka yang kecil. Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan. Masyarakat Malaka berhak mendapatkan perlindungan infrastruktur yang layak, sementara pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kejati NTT harus membuktikan bahwa penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur tidak dapat diintervensi oleh kepentingan siapa pun. (Ferdi)