PILKADES OESUSU DISOROT TAJAM: 21 Warga Tak Masuk DPT, 11 Surat Suara Misterius, Selisih Kemenangan Hanya 27 Suara

LIPUTAN TIMOR, KUPANG - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Tahun 2026, semakin menuai sorotan. 

Sejumlah dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan mencuat setelah Constanten S.T. Bait, S.A.P., Calon Kepala Desa Oesusu Nomor Urut 2, secara resmi melayangkan pengaduan tambahan disertai bukti baru kepada Panitia Pilkades Kabupaten Kupang.

Pengaduan tertanggal 16 November 2026 dengan Nomor 07/Pengaduan/CSTB/XI/2026 tersebut memuat serangkaian dugaan persoalan, mulai dari pendataan pemilih, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), distribusi kartu pemilih, pemungutan suara, hingga penghitungan dan keabsahan surat suara.

Yang paling mencolok, Constanten mempersoalkan adanya 21 warga yang diduga tidak terdaftar dalam DPT, 11 surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta sejumlah pemilih yang disebut tidak memenuhi persyaratan tetapi diduga tetap menggunakan hak suara.

Persoalan ini menjadi semakin krusial karena selisih perolehan suara antara Calon Nomor Urut 1, Musa Nakamnanu, dan Calon Nomor Urut 2, Constanten S.T. Bait, hanya 27 suara.

21 Warga Diduga Kehilangan Hak Politik

Dalam dokumen pengaduannya, Constanten mengungkapkan bahwa DPT Desa Oesusu baru diumumkan melalui grup WhatsApp desa oleh Ketua Panitia Pilkades, Jenson Almodat Tanu, pada 6 November 2026.

DPT tersebut mencatat 1.424 pemilih yang tersebar di enam dusun.

Namun, Constanten mempersoalkan tidak dilaksanakannya tahapan pengumuman DPS, pemutakhiran, perbaikan, dan validasi data pemilih secara terbuka.

Akibatnya, menurut pengaduan tersebut, terdapat 21 warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memperoleh kesempatan mengajukan keberatan maupun memperbaiki data mereka.

Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan menyangkut hak konstitusional masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat desa.

Distribusi Undangan Diduga Bermasalah

Selain persoalan DPT, Constanten juga mengungkap dugaan pengumpulan kartu pemilih atau undangan oleh sejumlah orang yang bukan merupakan panitia Pilkades.

Dalam dokumen tersebut disebutkan tiga nama, yakni Yakob Soleman Tualaka selaku Kepala Dusun II, Jefta Bait selaku Kepala Dusun V, dan Sinyo Detrois Abakut yang disebut sebagai ASN PPPK pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang.

Ketiganya diduga mengumpulkan kartu pemilih atau undangan dari warga untuk kemudian digunakan dalam proses verifikasi data dan penandatanganan daftar hadir.

Constanten juga mempersoalkan dugaan pemberian surat suara kepada warga yang tidak terverifikasi dalam daftar hadir oleh panitia atas nama Justiana Boling dan Alexander Malo Dauso.

Ia menduga praktik tersebut menyebabkan surat suara tambahan masuk ke dalam kotak suara dan memengaruhi hasil penghitungan.

Pemilih Diduga Tidak Memenuhi Syarat Ikut Mencoblos

Lebih jauh, Constanten mengajukan sejumlah dugaan terkait identitas dan status pemilih yang menggunakan hak suara.

Dalam dokumen pengaduannya, ia meminta panitia kabupaten memvalidasi:

Satu pemilih yang diduga belum berusia 17 tahun atas nama Fernando Isral Mone.

Satu pemilih yang diduga merupakan anggota TNI aktif atas nama Sayang Falens Nakmanamu.

Satu pemilih yang diduga telah meninggal dunia.

Tiga pemilih yang tercatat dalam DPT, tetapi disebut tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak menerima undangan.

Tiga belas orang yang menurut pengaduan tidak masuk dalam DPT, tetapi diduga tetap diberikan kesempatan mencoblos.

Constanten menduga rangkaian persoalan tersebut memberikan keuntungan kepada salah satu calon dan merugikan dirinya sebagai Calon Nomor Urut 2.

Seluruh identitas dan status pemilih tersebut kini menjadi bagian dari materi pengaduan yang perlu diverifikasi secara independen oleh Panitia Pilkades Kabupaten Kupang.

Selisih 11 Surat Suara, Total Penghitungan Tidak Sinkron

Persoalan paling mencolok lainnya adalah ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan total hasil penghitungan suara.

Dalam dokumen pengaduan disebutkan, jumlah surat suara yang dikirim sebanyak 1.460 lembar, terdiri dari 1.424 lembar sesuai DPT dan 36 lembar cadangan.

Sementara itu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan kehadiran tercatat sebanyak 946 orang.

Namun, hasil penghitungan suara justru mencatat:

Musa Nakamnanu (Nomor Urut 1): 487 suara.

Constanten S.T. Bait (Nomor Urut 2): 460 suara.

Suara tidak sah: 10 suara.

Dengan demikian, total suara mencapai 957 suara.

Artinya, terdapat selisih 11 suara dibandingkan jumlah pemilih yang tercatat menggunakan hak pilih, yakni 946 orang.

Dalam pengaduannya, Constanten juga menyebut terdapat 10 lembar surat suara yang tidak dapat diketahui keberadaannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh panitia, serta satu lembar surat suara tambahan yang diduga masuk dalam kotak suara.

Ia meminta agar seluruh surat suara, berita acara, daftar hadir, dan dokumen distribusi diperiksa untuk memastikan sumber munculnya selisih tersebut.

Selisih Kemenangan Hanya 27 Suara, Dugaan Pelanggaran Diminta Diperiksa Menyeluruh

Berdasarkan hasil penghitungan yang dicantumkan dalam pengaduan, Musa Nakamnanu memperoleh 487 suara, sedangkan Constanten S.T. Bait memperoleh 460 suara.

Dengan demikian, selisih kemenangan kedua calon hanya 27 suara.

Constanten menilai sejumlah dugaan pelanggaran yang disampaikan berpotensi memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Dalam dokumen tersebut, ia menguraikan dugaan pengaruh 11 surat suara yang bermasalah, satu pemilih di bawah umur, satu pemilih yang diduga anggota TNI aktif, tiga pemilih yang tidak memperoleh undangan, serta 13 orang yang diduga tidak terdaftar dalam DPT tetapi tetap menggunakan hak pilih.

Jika seluruh dugaan tersebut terbukti, jumlah suara yang dipersoalkan mencapai 29 suara, lebih besar daripada selisih kemenangan kedua calon yang hanya 27 suara.

Namun, angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan dugaan dalam pengaduan dan belum merupakan hasil pemeriksaan resmi. Status masing-masing pemilih maupun surat suara harus diverifikasi agar tidak terjadi penghitungan ganda atau kesimpulan yang keliru.

Panitia Kabupaten Diminta Periksa Dokumen dan Validasi Pemilih

Melalui pengaduan tambahannya, Constanten secara khusus meminta Panitia Pilkades Kabupaten Kupang untuk:

Memeriksa dokumen pengumuman DPS, DPSHP, DPtb, dan DPT berdasarkan berita acara serta surat keputusan panitia.

Memeriksa daftar distribusi kartu pemilih atau undangan, termasuk bukti pengumuman, tanggal dan tempat distribusi.

Memvalidasi 21 warga yang diduga tidak terdaftar dalam DPT.

Memeriksa status pemilih yang diduga belum cukup umur, anggota TNI aktif, maupun telah meninggal dunia.

Memeriksa tiga pemilih yang disebut tidak menerima undangan serta 13 orang yang diduga tidak terdaftar dalam DPT tetapi memperoleh surat suara.

Menjelaskan secara terbuka dasar penafsiran surat suara sah dan tidak sah berdasarkan petunjuk teknis Pilkades Tahun 2026.

Ia juga meminta agar apabila pemeriksaan menemukan tahapan DPT cacat prosedur, distribusi undangan tidak terkoordinasi, serta terdapat warga yang kehilangan hak pilih, Panitia Pilkades Kabupaten Kupang mempertimbangkan pembatalan hasil pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Demokrasi Desa Dipertaruhkan

Persoalan Pilkades Oesusu kini menjadi ujian bagi integritas penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa.

Sebab, pemilihan kepala desa bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan juga tentang bagaimana proses tersebut berlangsung secara jujur, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika benar terdapat warga yang kehilangan hak pilih, surat suara yang tidak jelas pertanggungjawabannya, serta pemilih yang tidak memenuhi persyaratan tetapi tetap menggunakan hak suara, maka persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan hanya dengan penjelasan administratif.

Panitia Pilkades Kabupaten Kupang harus membuka ruang pemeriksaan yang objektif terhadap seluruh bukti dan dokumen yang disampaikan.

Apalagi, selisih kemenangan kedua calon hanya 27 suara, sementara jumlah suara yang dipersoalkan dalam pengaduan mencapai 29 suara. Kondisi ini membuat pemeriksaan menyeluruh menjadi sangat penting untuk memastikan hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.

Surat pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada Bupati Kupang, Wakil Bupati Kupang, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Kapolres Kupang, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Camat Takari, Kapolsek Takari, Danramil 1604-02 Camplong, Kepala Desa Oesusu, dan BPD Desa Oesusu.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari Ketua Panitia Pilkades Desa Oesusu, Jenson Almodat Tanu, maupun Panitia Pilkades Kabupaten Kupang terkait seluruh dugaan yang disampaikan Constanten.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pengaduan demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

(Ferdi)

Berikut Sebelumnya