Wagub Johni Asadoma dan Komisi IX DPR RI Dorong Percepatan Operasional Cath Lab RSUD Komodo Labuan Bajo
LIPUTAN TIMOR, LABUAN BAJO - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma mendampingi Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Jumat (24/7/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada upaya mempercepat operasional layanan Catheterization Laboratory (Cath Lab) serta memperkuat jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Johni Asadoma menegaskan RSUD Komodo memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan yang melayani masyarakat Manggarai Barat sekaligus mendukung pelayanan kegawatdaruratan bagi wisatawan di destinasi super prioritas Labuan Bajo.
"RSUD Komodo memiliki peran strategis, bukan hanya melayani masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga menjadi penopang layanan kegawatdaruratan bagi wisatawan di Labuan Bajo. Kami terus memperkuat fasilitas kesehatan ini, namun masih membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, terutama dalam pemenuhan dokter spesialis dan alat kesehatan strategis," ujar Johni.
Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dan dihadiri sejumlah anggota komisi, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Yulianus Weng, Direktur RSUD Komodo, perwakilan BPJS Kesehatan, serta dokter spesialis jantung.
Dalam pembahasan, Anggota Komisi IX DPR RI Kamal menyoroti pentingnya penanganan cepat pasien serangan jantung. Menurutnya, tindakan medis tidak boleh tertunda hanya karena persoalan administrasi.
Ia mengingatkan bahwa pasien serangan jantung memiliki waktu penanganan kritis atau golden hour selama 120 menit sehingga seluruh pihak harus memastikan layanan Cath Lab dapat diakses tanpa hambatan birokrasi.
Merespons hal tersebut, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi langsung menginstruksikan manajemen RSUD Komodo agar segera mengoperasikan kembali layanan Cath Lab untuk penanganan pasien darurat.
Pemkab Manggarai Barat juga menyatakan siap menjamin pembiayaan pasien yang belum ditanggung BPJS Kesehatan. Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi warga ber-KTP Manggarai Barat, tetapi juga masyarakat dari kabupaten lain di NTT yang dirujuk ke RSUD Komodo untuk mendapatkan penanganan jantung darurat.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyatakan siap mempercepat proses kredensialing layanan kardiointervensi begitu dokumen diajukan oleh manajemen rumah sakit.
Langkah tersebut ditempuh agar kerja sama layanan Cath Lab dapat segera berjalan tanpa harus menunggu jadwal kredensialing reguler.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif mendampingi rumah sakit, khususnya dalam menyesuaikan perubahan kebijakan dan administrasi pelayanan.
"Mari kita sama-sama saling topang. Jangan lagi ada istilah kelalaian pihak rumah sakit. BPJS perlu hadir membimbing SDM rumah sakit serta membangun komunikasi yang aktif agar pelayanan dan administrasi berjalan lancar," kata Felly.
Komisi IX DPR RI juga memberikan apresiasi kepada tenaga medis, khususnya dokter spesialis jantung dan seluruh jajaran RSUD Komodo yang terus memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan dan destinasi wisata prioritas nasional.
Kunjungan kerja tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya memastikan pasien serangan jantung dengan kondisi darurat dapat langsung memperoleh tindakan menggunakan fasilitas Cath Lab tanpa menunggu penyelesaian administrasi.
Langkah ini diharapkan mempercepat penyelamatan pasien sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan di Manggarai Barat dan wilayah Nusa Tenggara Timur. (Red)
