Jelang Aanmaning di PN Kalabahi, Kuasa Hukum Felix Oswan Minta Eksekusi Tanah Warisan Ditunda

Rusydi Saleh Maga, S.H., Kuasa Hukum Felix Oswan. [Foto : Dok. Redaksi]

LIPUTAN TIMOR, KALABAHI - Menjelang pelaksanaan teguran eksekusi atau aanmaning di Pengadilan Negeri (PN) Kalabahi pada Senin, 16 November 2026, kuasa hukum Felix Oswan meminta agar seluruh keberatan hukum yang telah diajukan kliennya dipertimbangkan secara cermat sebelum proses eksekusi terhadap objek sengketa tanah dan bangunan dilanjutkan.

Rusydi Saleh Maga, S.H., selaku kuasa hukum Felix Oswan, kepada wartawan, Jumat (13/11/2026), menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi.

Permohonan tersebut diajukan dengan mempertimbangkan sejumlah perkembangan hukum, termasuk upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang disertai dua dokumen sertifikat sebagai bukti baru atau novum.

Menurut Rusydi, kedua sertifikat tersebut berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa. Pihaknya berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dan bukan semata-mata tanah yang diperoleh dari hasil jerih payah almarhum Baba Keng.

Selain itu, pihak kuasa hukum menyebut masih terdapat ahli waris yang hidup dan memiliki hubungan hukum dengan objek tanah tersebut. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian dalam menelusuri kembali asal-usul serta status kepemilikan tanah yang disengketakan.

Objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 800 meter persegi yang berlokasi di Jalan Cakalang Nomor 9, Kampung Cina, RT 02/RW 01, Kelurahan Kalabahi Kota, Kabupaten Alor. Objek tersebut tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 809 Tahun 2003.

Perkara sengketa tanah tersebut telah melalui proses peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri Kalabahi, Pengadilan Tinggi Kupang hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan riwayat perkara yang disampaikan pihak kuasa hukum, sengketa tersebut tercatat dalam Putusan PN Kalabahi Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Klb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PDT/2025/PT KPG, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/Pdt/2026.

Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pihak Felix Oswan kemudian menempuh upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali dengan mengajukan bukti baru yang menurut pihaknya memiliki relevansi terhadap riwayat dan asal-usul kepemilikan tanah.

Rusydi menjelaskan, pengajuan PK merupakan bagian dari upaya hukum kliennya untuk memperoleh pemeriksaan kembali berdasarkan alasan dan bukti yang diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tidak hanya melalui jalur perdata, persoalan yang berkaitan dengan dokumen surat warisan juga sedang ditangani melalui jalur pidana.

Rusydi  menyampaikan bahwa dugaan pemalsuan surat warisan yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut masih dalam proses penanganan di Polres Alor.

Menurut Rusydi, proses tersebut penting untuk menelusuri keaslian, asal-usul, serta keabsahan dokumen yang dipersoalkan dalam sengketa tanah warisan tersebut.

Rusydi juga menyoroti Penetapan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 2/Pdt.Eks/2026/PN Klb tertanggal 28 Oktober 2026. Dalam penetapan tersebut, menurut pihak kuasa hukum, permohonan eksekusi sebelumnya dicabut dan diperintahkan untuk dilakukan pencoretan register eksekusi.

Karena itu, pihaknya berharap dasar hukum serta perkembangan permohonan eksekusi yang akan ditindaklanjuti melalui agenda aanmaning dapat diperiksa secara cermat oleh pengadilan.

Pihak kuasa hukum juga telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi dengan meminta Ketua PN Kalabahi mempertimbangkan seluruh dokumen, keberatan, dan perkembangan hukum yang sedang berjalan.

Menjelang agenda aanmaning, pihak Felix Oswan berharap PN Kalabahi memberikan perhatian terhadap keberadaan dua sertifikat yang diajukan sebagai novum, status ahli waris yang diklaim masih hidup, serta proses pidana terkait dugaan pemalsuan surat warisan.

Menurut Rusydi, langkah hukum yang ditempuh kliennya merupakan bagian dari upaya memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang menurut pihaknya masih perlu diperiksa.

Pihaknya menegaskan tetap menghormati kewenangan pengadilan dan seluruh proses peradilan yang sedang berjalan.

"Kami menghormati proses hukum dan kewenangan pengadilan. Namun, kami berharap seluruh fakta, dokumen, dan keberatan hukum yang telah kami sampaikan dapat dipertimbangkan secara objektif demi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak," ujar Rusydi 

Ia berharap pelaksanaan agenda aanmaning tidak mengabaikan perkembangan hukum dan dokumen yang telah diajukan pihaknya, sehingga penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Ferdi)