PMKRI Cabang Kupang Kecam Dugaan Pungutan BOPK terhadap Penerima KIP Kuliah UNDARMA: LLDIKTI XV Didesak Turun Tangan

LIPUTAN TIMOR, KOTA KUPANG - Presidium Gerakan Masyarakat (Germas) PMKRI Cabang Kupang, Servasius T. Seran, melayangkan pernyataan sikap dan kritik keras terhadap kebijakan birokrasi Universitas Karya Dharma Kupang (UNDARMA) yang diduga membebani mahasiswa penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dengan pungutan Biaya Operasional Pendidikan Kuliah (BOPK).

PMKRI Cabang Kupang menilai kebijakan tersebut perlu segera dievaluasi karena berpotensi menambah beban ekonomi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan perlindungan melalui program bantuan pendidikan pemerintah.

Berdasarkan informasi dan keluhan mahasiswa, penerima KIP-K angkatan 2024 disebut dibebankan BOPK sebesar Rp3.400.000 per semester, sedangkan mahasiswa angkatan 2025 dikenakan Rp3.500.000 per semester.

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum, mekanisme penetapan, serta transparansi pengelolaan dana pendidikan di lingkungan kampus.

Servasius T. Seran: Jangan Jadikan Mahasiswa Miskin sebagai Ladang Bisnis!

Servasius T. Seran selaku Presidium Gerakan Masyarakat PMKRI Cabang Kupang menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang pembebasan dan pengembangan intelektual, bukan justru menjadi tempat mahasiswa dari keluarga kurang mampu dibebani persoalan finansial.

"Negara menghadirkan program KIP Kuliah untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bukan untuk menjadikan mereka sebagai sumber pemasukan tambahan bagi birokrasi kampus. Jika mahasiswa yang sudah menerima bantuan pendidikan dari negara masih dibebankan biaya jutaan rupiah tanpa dasar dan penjelasan yang transparan, maka ini merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak universitas," tegas Servasius.

Menurutnya, pihak kampus tidak boleh berlindung di balik istilah biaya operasional untuk membenarkan setiap pungutan tanpa menjelaskan dasar kebijakan, komponen biaya, dan ketentuan yang berlaku.

Pertanyakan Dana Pendidikan Rp2,4 Juta, Rektorat Harus Buka Transparansi!

PMKRI Cabang Kupang juga menyoroti informasi mengenai pembiayaan KIP Kuliah yang disebut mencapai Rp7.200.000 per mahasiswa per semester.

Dalam skema yang disampaikan kepada mahasiswa, dana tersebut disebut terdiri atas Rp2.400.000 untuk biaya pendidikan yang disalurkan kepada perguruan tinggi dan Rp4.800.000 untuk biaya hidup mahasiswa.

Atas dasar informasi tersebut, PMKRI mempertanyakan bagaimana mekanisme pengelolaan dana pendidikan yang diterima pihak universitas.

"Pertanyaan kami sederhana: jika kampus telah menerima dana pendidikan dari pemerintah, apa dasar hukum dan perhitungan sehingga mahasiswa penerima KIP Kuliah masih dibebankan BOPK sebesar Rp3,4 juta hingga Rp3,5 juta setiap semester? Ke mana alokasi dana pendidikan yang diterima kampus digunakan? Rektorat wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada mahasiswa dan publik," tegasnya.

PMKRI menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Pihak universitas harus membuka rincian pembiayaan, ketentuan pungutan, serta laporan penggunaan dana yang berkaitan dengan mahasiswa penerima KIP-K.

Dugaan Pungutan Tambahan Harus Diusut, Hak Mahasiswa Jangan Dirampas!

Program KIP Kuliah merupakan instrumen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Karena itu, setiap kebijakan pembebanan biaya tambahan terhadap penerima KIP-K harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan program bantuan pendidikan tersebut.

PMKRI Cabang Kupang menilai, apabila pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau dilakukan di luar ketentuan yang berlaku, maka persoalan ini harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh lembaga berwenang.

Jangan sampai mahasiswa yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar justru terpaksa menggunakan biaya hidup, berutang, atau bahkan terancam menghentikan perkuliahan karena tidak mampu memenuhi tuntutan pembayaran kampus.

Tiga Tuntutan Tegas PMKRI Cabang Kupang

Merespons keluhan mahasiswa dan dugaan pembebanan BOPK terhadap penerima KIP-K, Germas PMKRI Cabang Kupang menyampaikan tiga tuntutan:

Hentikan dan Evaluasi Pungutan BOPK. Mendesak Rektorat dan Yayasan Universitas Karya Dharma Kupang untuk segera mengevaluasi serta menghentikan sementara penagihan BOPK terhadap mahasiswa penerima KIP-K angkatan 2024 dan 2025 sampai terdapat kejelasan mengenai dasar hukum dan kesesuaiannya dengan ketentuan KIP Kuliah.

Buka Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan. Mendesak pihak universitas membuka secara transparan rincian penerimaan dan penggunaan dana pendidikan KIP-K, termasuk alokasi Rp2.400.000 per mahasiswa sebagaimana informasi yang dipersoalkan.

Desak LLDIKTI Wilayah XV dan Kementerian Pendidikan Tinggi Turun Tangan. Meminta LLDIKTI Wilayah XV Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan pemeriksaan, audit sesuai kewenangan, serta investigasi terhadap kebijakan pembebanan BOPK di UNDARMA. Apabila ditemukan pelanggaran, PMKRI mendesak agar diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMKRI Siap Bawa Persoalan Ini ke Ranah Hukum

Servasius menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan antara mahasiswa dan pihak kampus. Hak mahasiswa penerima bantuan pendidikan harus dilindungi, sementara setiap kebijakan keuangan universitas wajib dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai program yang dirancang negara untuk membantu mahasiswa miskin justru menjadi beban baru bagi mereka. Pendidikan adalah hak warga negara, bukan komoditas untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan mahasiswa yang tidak mampu," tegasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa apabila pihak universitas tidak memberikan penjelasan dan tidak mengambil langkah evaluasi, Germas PMKRI Cabang Kupang bersama Aliansi Mahasiswa UNDARMA siap melakukan konsolidasi dan aksi demonstrasi serta menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk membebani dan menindas mahasiswa miskin!

Tuntaskan Dugaan Pungutan, Tegakkan Transparansi di Bumi Flobamora!

(Ferdi)