Wagub Johni dan Mendes PDT Temui Camat, Lurah, Kades se-Flotim, Koperasi Merah Putih Jadi Harapan Baru Ekonomi Desa
 |
| Wagub NTT, Johni Asadoma (kiri) bersama Mendes PDT, Yandri Susanto, Jumat (03/07). Foto : Dok. Redaksi |
LIPUTAN TIMOR, LARANTUKA - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, mendampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, bertatap muka dengan para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Flores Timur di Gudang Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Weri, Jumat (3/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan desa sekaligus memastikan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan efektif sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investigasi Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani, Wakil Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Agustomi Masik, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar lembaga usaha, tetapi menjadi instrumen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi desa, sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan pinjaman online ilegal.
Ia mengungkapkan, setiap koperasi nantinya akan menyerap sedikitnya 17 tenaga kerja yang wajib berasal dari desa atau kelurahan tempat koperasi tersebut berdiri.
"Kalau ada tenaga kerja dari luar, laporkan ke Kemendes. Pasti akan kami periksa," tegas Yandri di hadapan para kepala desa.
Menurutnya, koperasi juga akan menjadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat dengan menyediakan akses pinjaman berbunga rendah melalui kerja sama dengan Bank Himbara, menjadi distributor pupuk dan sembako bersubsidi, hingga menampung hasil panen petani.
Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut agar tata kelola koperasi semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan kehadiran Menteri Desa di Flores Timur menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan desa di NTT.
Ia menegaskan, desa saat ini merupakan ujung tombak pembangunan karena menjadi sumber ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong program One Village One Product (OVOP) agar setiap desa memiliki produk unggulan yang memiliki nilai tambah.
"Kita tidak ingin desa hanya menghasilkan bahan mentah. Desa harus menjadi pusat kreativitas, pusat produksi, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar Johni.
Ia menilai program OVOP akan semakin kuat jika disinergikan dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah bagi pelaku UMKM dalam memproduksi, mengemas, dan memasarkan produk unggulan desa.
Selain itu, Pemprov NTT juga mengembangkan NTT Mart sebagai sarana pemasaran agar produk-produk unggulan desa mampu menembus pasar yang lebih luas.
Di akhir sambutannya, Johni mengajak seluruh camat, lurah, dan kepala desa di Flores Timur terus menghadirkan inovasi serta membangun kolaborasi dalam upaya mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mendes PDT ke Flores Timur. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat memberikan semangat baru bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog antara Menteri Desa dan para camat, lurah, serta kepala desa. Berbagai persoalan pembangunan desa, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa semakin kuat dalam mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di Nusa Tenggara Timur. (Red)
