NTT dan Timor-Leste Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Bahas Free Trade Zone hingga Investasi Energi Surya
LIPUTAN TIMOR, KOTA KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat hubungan kerja sama ekonomi dengan Timor-Leste melalui pengembangan perdagangan lintas batas, investasi, dan penguatan kawasan perbatasan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dengan delegasi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Urusan Dalam dan Luar Negeri Timor-Leste bersama perwakilan pelaku usaha Timor-Leste di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (7/7/2026).
Delegasi Timor-Leste dipimpin Koordinator Bidang Kemitraan dan Reformasi Kabinet, Martins Magno, didampingi Staf Kementerian Perdagangan Lino M. Sarmento, Sekretaris III CRDTL di Kupang Domingos Meni, serta Advisor Shubash Mishra.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama strategis, mulai dari penguatan perdagangan lintas batas, pengembangan pasar ekspor di Pulau Atauro, investasi energi baru dan terbarukan, industri pengolahan garam, hingga pembangunan industri tangki air.
Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Timor-Leste yang terus membangun komunikasi dan memperluas kemitraan dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Menurutnya, kedekatan geografis, hubungan historis, serta interaksi sosial masyarakat di kawasan perbatasan menjadi modal penting untuk memperkuat kerja sama yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kedua wilayah.
"Pemerintah Provinsi NTT pada prinsipnya menyambut baik setiap peluang kerja sama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui koordinasi dengan pemerintah pusat," ujar Johni Asadoma.
Dalam kesempatan itu, Johni juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTT tengah menggagas pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan sebagai strategi memperkuat konektivitas ekonomi dengan Timor-Leste dan kawasan sekitarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berada pada tahap kajian karena pembentukan kawasan perdagangan bebas merupakan kebijakan strategis nasional yang memerlukan persetujuan pemerintah pusat serta dukungan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, kesiapan infrastruktur kawasan juga menjadi faktor penting agar aktivitas perdagangan dapat berjalan secara optimal.
Di sektor energi, Pemerintah Provinsi NTT menilai investasi energi baru dan terbarukan, khususnya tenaga surya, memiliki prospek yang menjanjikan mengingat tingginya intensitas penyinaran matahari di wilayah NTT.
Pengembangannya akan tetap memperhatikan aspek teknis serta koordinasi dengan PLN dan instansi terkait.
Sementara itu, pada sektor industri garam, Pemprov NTT mengarahkan peluang investasi pada industri hilir seperti pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk garam bernilai tambah.
Langkah tersebut sejalan dengan pengembangan kawasan industri garam di Kabupaten Rote Ndao yang tengah dijalankan pemerintah pusat sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyambut positif rencana investasi pembangunan industri tangki air mengingat kebutuhan fasilitas penyimpanan air bersih masih cukup tinggi di sejumlah wilayah yang mengalami musim kemarau panjang.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk tim teknis untuk mengidentifikasi peluang kerja sama secara lebih rinci, termasuk aspek regulasi, investasi, dan mekanisme pelaksanaannya.
Delegasi Timor-Leste juga mengusulkan penyusunan Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal untuk memperkuat kemitraan kedua belah pihak.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara NTT dan Timor-Leste.
Pemerintah Provinsi NTT berharap kolaborasi yang dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan mematuhi ketentuan hukum dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.
(Red)
