Melki Laka Lena: Era Digital Harus Direspon dengan SDM Profesional dan Data Terintegrasi

Gubernur NTT Dorong Digitalisasi Pemerintahan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik, Kamis (2/10/2025).

LIPUTAN TIMOR, KOTA KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan guna mendorong pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan profesional. 

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Hotel Harper Kupang, Kamis (2/10/2025).

Rakor yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT ini mengusung tema "Membangun Pemerintahan Digital Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Transparan, Efisien dan Profesional."

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan di tengah percepatan teknologi informasi yang mengubah berbagai sektor kehidupan.

“Pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sipil harus mampu beradaptasi. Teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya untuk efisiensi tetapi juga untuk pemerataan pelayanan,” ujar Gubernur.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem satu data yang efektif untuk mendukung pengambilan kebijakan yang akurat dan berdampak. Menurutnya, digitalisasi dapat memberikan manfaat nyata di berbagai sektor seperti ekonomi, khususnya dalam pemberdayaan UMKM, serta di bidang kesehatan melalui pemanfaatan teknologi telemedicine.

Lebih lanjut, Gubernur Melki juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ruang digital yang sehat, edukatif, dan membangun. 

Ia menekankan perlunya konten positif di media sosial dan platform digital milik pemerintah agar masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel dan inspiratif.

“Kita harus hindari konten negatif, ujaran kebencian, dan hoaks. Sebaliknya, dorong konten yang konstruktif, beretika, dan menggugah semangat membangun,” katanya.

Tidak hanya soal infrastruktur digital, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, profesional, dan bertanggung jawab dalam mengelola teknologi informasi.

“Ancaman siber harus diantisipasi. Kita perlu sistem pengawasan dan keamanan digital yang terpadu agar data dan informasi pemerintah tetap aman,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo NTT, Lusia F. Tiwe dalam laporan panitia menjelaskan bahwa rakor tahun ini mencakup berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan infrastruktur TIK, pengelolaan data sektoral, keamanan siber, hingga pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum akselerasi pemerataan akses internet, peningkatan kualitas layanan digital, dan penguatan sinergi antarinstansi dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital di NTT.

(Red)